Situbondo Jatim, Kabardesa.co.id - Sebanyak 300 Kepala Desa Kades/Lurah lolos seleksi hakim perdamaian desa. Mereka terseleksi dari 765 Kades/Lurah yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara yang sebelumnya masuk dalam nominasi.
Kini dari 300 kandidat itu ada dua nama Kades dari Kabupaten Situbondo Jawa Timur yaitu Kades Klatakan Kecamatan Kendit dan Kades Sumberkolak Kecamatan Panarukan yang berhak ikut tahap seleksi lebih lanjut untuk meraih Paralegal Justice Award 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan Mahakamah Agung (MA).
Saat ditemui oleh awak media kabardesa.co.id di kediamannya, Kades Sumberkolak Supandi. S. pd menceritakan bahwa apa yang dikerjakannya dalam meminimalisir sengketa atau perselisihan warga didesanya selama merupakan murni tugasnya sebagai Kades.
"Dalam membantu masyarakat menyelesaikan setiap permasalahan dilapangan, kita menjalankan tugas kita saja sebagaimana biasa, tidak tujuan apapun, namun kemudian ada yang menghubungi kami dan alhamdulilah bisa lolos hingga titik ini," Ujar Kades yang terpilih melalui PAW tahun 2022. Minggu (28/5/2023).
Iapun menyampaikan dirinya memiliki program turba dikemas dengan pengajian rutin setiap bulan ke tiap dusun dan mendengarkan persoalan masyarakat melalui ketua RT.
"Dalam setiap pertemuan itu selalu kita sampaikan jika persoalan biasa selesaikan di tingkat RT dan Dusun, jika agak rumit diselesaikan di Desa, dalam setahun kemarin kami menyelsaikan sekitar 15 kasus perselisihan warga yang rata- rata masalah tanah dan waris, setiap penyelesaian kita lengkapi juga dengan dokumentasi video dan video itulah yang kemudian diminta oleh pihak Kanwil BPHN,"ucapnya.
Paralegal Justice Award 2023 digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mencetak Hakim perdamaian desa yang disiapkan dalam meredam konflik di tingkat desa sehingga sengketa diminimalisir masuk ke pengadilan.
Sebelumnya Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana ketika memberikan keterangannya di Jakarta mengatakan. Selama ini peran kepala Desa/Lurah kerap dianggap sebelah mata. Padahal kontribusi mereka sangat besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, gotong-royong kolaboratif antara Kemenkumham, MA dan BPIP berinisiatif memberikan apresiasi dalam bentuk Paralegal Justice Award.
"Sebuah anugerah yang ditujukan kepada kepala desa/lurah yang telah memberikan pengabdian tinggi dengan bertindak sebagi nonlitigation peacemaker (juru damai desa)," singkat Widodo.
.JPG)
