KabarDesa.CO.ID SULBAR— Revitalisasi tambak bukan sekadar memperbaiki infrastruktur, tetapi menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir dan meningkatkan produktivitas pembudidaya. Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berbasis kondisi nyata di lapangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melakukan survei lokasi pengembangan budidaya air payau di Kabupaten Polewali Mandar, Minggu, 20 September 2026.
Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, khususnya dalam mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan pembudidaya.
Kegiatan survei dipimpin dari unsur DKP Sulbar oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PDSPKP, Fachrul Andi Odang, bersama tim. Tim juga melibatkan Reza Syahroni dari KKP sebagai ahli pemetaan, serta didampingi Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Kabupaten Takalar, Boyun Handoyo, beserta jajaran.
Survei dilakukan pada sejumlah titik potensial, di antaranya tambak di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, dan Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kabupaten Polewali Mandar, Asdar, serta para penyuluh perikanan.
Fachrul Andi Odang mengatakan, survei menjadi tahapan penting untuk memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar memiliki tingkat kesesuaian yang mendukung pengembangan budidaya air payau.
“Survei ini penting untuk memastikan setiap lokasi yang diusulkan benar-benar sesuai, baik dari aspek lahan, sumber dan kualitas air, aksesibilitas, legalitas, maupun risiko lingkungan. Data yang diperoleh di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah revitalisasi yang tepat,” ujar Fachrul.
Mengukur Kelayakan dari Berbagai Aspek
Survei lapangan merupakan bagian dari persiapan program revitalisasi tambak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tim tidak hanya melihat kondisi fisik tambak, tetapi melakukan kajian dari berbagai aspek untuk memastikan lokasi memiliki kelayakan dan potensi untuk dikembangkan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kesesuaian lahan, sumber air, legalitas lahan, kualitas air, jarak dari sumber air, potensi pencemaran, risiko bencana, status penguasaan lahan, akses jalan, akses listrik, hingga aspek pasar.
Tim juga mengamati kondisi vegetasi di sekitar tambak, gambaran topografi lokasi, serta kondisi pantai yang berhadapan langsung dengan kawasan tambak. Dari sisi pemetaan, tim turut memastikan batas-batas area yang diusulkan serta mengecek apakah kawasan tersebut telah memiliki poligon sebagai bagian dari kebutuhan perencanaan.
Untuk mendukung identifikasi kualitas perairan secara lebih akurat, tim juga mengambil sampel air di sejumlah lokasi. Sampel tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk melakukan identifikasi kualitas air lebih lanjut.
500 Hektare Diusulkan di Desa Galeso
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan tambak di Desa Galeso. Di lokasi tersebut terdapat 15 kelompok pembudidaya dengan total luasan sekitar 500 hektare yang diusulkan untuk masuk dalam program revitalisasi.
Besarnya luasan tersebut menunjukkan potensi pengembangan budidaya air payau sekaligus besarnya harapan masyarakat pembudidaya terhadap dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan kembali kawasan tambak.
Fachrul menambahkan bahwa data lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Kita ingin program revitalisasi benar-benar menjawab kebutuhan pembudidaya. Karena itu, seluruh aspek harus dilihat secara menyeluruh, termasuk kondisi saluran air, kualitas perairan, akses, serta potensi dan risiko yang ada di masing-masing lokasi,” jelasnya.
Dorong Normalisasi Saluran Air
Dalam survei tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kabupaten Polewali Mandar, Asdar, mengusulkan agar program revitalisasi turut memberikan perhatian terhadap normalisasi sarana dan saluran air tambak.
Menurutnya, sistem saluran air merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan tambak. Saluran yang berfungsi dengan baik dapat mendukung proses pengelolaan keluar-masuk air serta membantu menjaga kondisi lingkungan budidaya.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan penting yang diperoleh tim selama melakukan peninjauan langsung di lapangan.
Bagian dari Persiapan Kunjungan Menteri KKP
Kegiatan survei juga menjadi salah satu bagian dari persiapan terkait rencana kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Sulawesi Barat.
Melalui survei tersebut, pemerintah berupaya memastikan data dan kondisi faktual kawasan tambak dapat terdokumentasi secara baik. Informasi mengenai luasan kawasan, kelompok pembudidaya, kondisi lahan, kualitas air, infrastruktur pendukung, hingga berbagai kendala dan potensi akan menjadi bahan penting dalam perencanaan program.
Program revitalisasi tambak diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik kawasan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas usaha budidaya dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Dari dua titik yang dikunjungi, pemerintah setempat berharap program revitalisasi tambak dapat menjadi harapan terbaik bagi para pembudidaya, khususnya dalam mengoptimalkan lahan tambak yang ada serta meningkatkan hasil produksi.
Sinergi antara KKP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, penyuluh perikanan, dan kelompok pembudidaya menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan survei yang komprehensif dan berbasis data, revitalisasi tambak diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan budidaya air payau yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Sulawesi Barat.
Editor : Hikma
