Komisi III DPRD Sulbar Kawal Pelaksanaan APBD 2026, Monitoring Bersama Mitra Kerja. (foto frd/Hkm)
KabarDesa. CO. ID SULBAR--Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu, 9 September 2026.
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi.
Turut hadir sejumlah mitra kerja Komisi III, yakni Bapperida, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, Komisi III melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan meliputi capaian pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, target program, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Setiap program yang telah ditetapkan dalam APBD diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal serta memiliki dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Koordinasi antara DPRD dan OPD mitra kerja perlu terus diperkuat, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program sehingga dapat segera dicarikan solusi dan tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah,” ucapnya.
Komisi III juga mendorong mitra kerja agar terus meningkatkan koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program yang masih mengalami kendala, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan sejalan dengan visi dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Editor : Hikma
