 |
| suasana saat LBH Bhakti Keadilan Sidrap saat menerima kunjungan tim verifikasi Kemenkumham RI Sulsel di kantornya, Senin 29 April 2024. (Bahri Layya/KabarDesa.co.id) |
KabarDesa.co.id, SIDRAP --Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Cabang Sidenreng Rappang (Sidrap) kini menjalani verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk periode 2025-2028.
Senin siang, 29 April 2024, LBH yang berkantor di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritenngae, Kabupaten Sidrap itu menjalani verifikasi lapangan oleh tim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.
Ketua Pusat YLBH Bhakti Keadilan, Bakri Remmang, SH MH mengatakan, kedatangan tim Verifikasi dari Kanwil Kemenkumham Sulsel sebagai bagian dari rangkaian verifikasi akreditasi (Verasi) Calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) periode 2025-2028. dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah melakukan registrasi beberapa waktu lalu.
"Sebelum sampai pada verifikasi faktual lapangan, LBH Bhakti Keadilan Sidrap telah melewati dua tahapan, pertama verifikasi administrasi berkas di sistem Verasi, kemudian Faktual dokumen di Kanwil Kemenkumham Sulsel, setelah semua memenuhi syarat, tim kemudian meninjau langsung di Kantor LBH Bhakti Keadilan Cabang Sidrap," ujarnya.
 |
| Bakri Remmang (kiri) turut hadir menerima kunjungan tim verifikasi (Bahri Layya/KabarDesa.co.id) |
Kemudian hasilnya akan dikirim Kementerian Hukum dan HAM RI dan jika dinyatakan Terekareditasi, maka LBH Bakti Keadilan Cabang Sidrap akan ditunjuk sebagai salah satu Pemberi Bantuan Hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Sidrap dengan dibiayai oleh Kemenkumham RI.
"Jadi masyarakat Sidrap nantinya tidak akan dipungut biaya, tetapi negara yang menanggung jasa advokat dalam rangka pendampingan perkara," ucapnya.
Selama ini LBH Bhakti Keadilan Cabang Sidrap menangani sejumlah kasus pada umumnya kasus umum, namun berdasarkan data yang ada, pihaknya banyak menangani kasus penyalahgunaan Narkotika.
Bakri Remmang berharap niat baik para advokat LBH Bhakti Keadilan Cabang Sidrap dapat terwujud, yakni LBH Bhakti Keadilan Cabang Sidrap memperoleh status Akreditasi.
"Dan harapannya untuk pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sidrap dapat mensupport dengan melahirkan Perda bantuan hukum gratis untuk masyarakat Sidrap, dengan demikian nantinya akses bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu akan semakin terbuka lebar," tutupnya.
Di tempat yang sama, Andi Haris selaku Kepala Bidang (Kabid) Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel menyampaikan kedatangan timnya ke kantor LBH Bhakti Keadilan Sidrap dalam rangka verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum periode 2025-2027, dan LBH Bhakti Keadilan Cabang Sidrap telah mengapload data dukung ke aplikasi sebanyak kurang lebih 37 perkara ditambah dengan data dukung yang tidak terapload ada 16 berkas perkara.
"Inilah nantinya akan diverifikasi oleh tim 7, untuk penentuan lolos atau tidak lolosnya calon pemberi bantuan hukum untuk diberi Akreditasi oleh Kemenkumham RI, apakah Akreditasi C, B atau A, itu dilihat dari kasus yang diupload di aplikasi," ungkapnya.
Andi Haris berharap, calon pemberi bantuan hukum yang telah melakukan registrasi dan telah dilakukan verifikasi lapangan dapat lolos dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar akses keadilan betul-betul merata di Sulawesi Selatan.
Sebab, lanjutnya dari 24 kabupaten atau Kota di Sulawesi Selatan, masih terdapat 7 daerah yang belum memiliki lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.
Sekedar diketahu LBH Bhakti Keadilan Sidrap periode 2025-2027 saat ini dalam tanggungjawab Hendriyana, S.H selaku Direktur, Ahmad Nur Iksan Hidayat, S.H sebagai sekretaris, Eva Marlina Jamal, S.H sebagai Bendahara., terdapat pula nama Hasmira, S.H sebagai staff administrasi. LBH Bhakti Keadilan Sidrap memiliki 5 Advokat serta paralegal sebanyak 6 orang, serta beberapa staff lainnya dalam bidang Humas. Dokumentasi dan Publikasi.
LBH Bhakti Keadilan Sidrap dinaungi oleh YLBH Bhakti Keadilan yang telah Terakreditasi A oleh Kemenkumham RI. Untuk wilayah Sulsel, cabang YLBH Bhakti Keadilan yakni; LBH Bhakti Keadilan Sinjai, LBH Bhakti Keadilan Jeneponto, dan LBH Bhakti Keadilan Bone telah lebih dahulu mendapatkan status Akreditasi dari Kemenkumham RI.(Bahri/AIM)
.JPG)
