Oknum Konsultan Pengawas Yang Buatkan LPj Pelaksana Proyek dan Dapatkan Jasa Merupakan Kesalahan

 

Ilustrasi

BONE,KABARDESA.co.id,- Adanya oknum konsultan pengawas yang diduga membuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran proyek swakelola di sekolah yang diawasinya dengan mendapatkan upah,dianggap oleh salah satu konsultan pengawas,Arman Abu, merupakan kesalahan.

Arman Abu yang sudah lama menjadi konsultan pengawas proyek di Pemprov Sulsel ini,mengatakan bahwa LPj harusnya dibuat sendiri oleh pihak pelaksana dan tidak boleh ada patokan biaya.

" Sudah jelas salah bro "

"Meminta tolong ke konsultan  wajar saja. Akan tetapi dalam membuat Laporan penanggung jawaban mesti kepala sekolahnya dan mematok biaya tdk bisa" Tulisnya melalui media whatsapp beberapa hari yang lalu.

Sebelumnya,Proyek Swakelola Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang mencapai ratusan paket, pihak sekolah menggunakan jasa konsultan pengawas dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPj ) dengan membayar hingga jutaan rupiah.

Dari hasil investigasi kabardesa.co.id, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ponre, Kepala Sekolah tersebut mengatakan bahwa dirinya menggunakan jasa dari konsultan pengawas untuk dibuatkan LPJ karena dirinya tidak tahu menahu membuat LPj proyek seperti itu.

" Konsultan yang buatkan LPJ " ujar salah satu kepala Sekolah yang kami rahasiakan identitasnya.

Berdasarkan informasi yang di himpun, pihak sekolah mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk menggunakan jasa seseorang untuk membuat LPj dimana diduga kuat dana tersebut berasal dari sisa anggaran yang peruntukannya untuk fisik jadi disinyalir akan adanya manipulasi pertanggungjawaban dikarenakan anggaran pembuatan LPj tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan oleh pihak Sekolah.

Salah satu pemerhati sosial, Raihan Iskandar, berharap Aparat Penegak Hukum memeriksa secara mendetail penggunaan anggaran swakelola tersebut dikarenakan kuat dugaan adanya kongkalikong antara pihak sekolah dengan konsultan pengawas karena bekerjasama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

" Ini wajib diperiksa APH karena pihak sekolah keluarkan uang jutaan rupiah untuk pembuatan LPj dan tidak masuk akal kalau mau gunakan uang pribadi" ujarnya.( Sabtu,16/12/2023).