SITUBONDO, Kabardesa.co.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama LBH Mitra Santri dan Kepala Kemenag Situbondo terkait polemik belum terbayarnya gaji 1.125 guru Honorer non ASN pada 2018 dan 2019 silam. Rabu (2/8/2023).
Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mitra Santri Abd Rahman Saleh. SH. MH mengawali sambutannya mengatakan berdasarkan pengaduan yang masuk pada lembaganya. Pada tahun 2018 ada sekitar kurang lebih 1.125 Guru Non ASN (bersertifikasi) yang ada di Kementrian Agama Kabupaten Situbondo diduga tidak menerima gaji dan atau honor yang besarnya sekitar Rp1. 5 juta per Guru, yakni mulai bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2018.
"Pada tahun 2019 juga ada sekitar kurang lebih 622 Guru Non ASN bersertifikasi juga diduga tidak menerima gaji selama satu bulan, Bahwa untuk menguji kebenatan informasi tersebut kami dari LBH Mitra Santri Situbondo, memohon Kepada Ketua DPRD Kabupaten Situbondo dalam hal ini Komisi IV DPRD untuk mengurai kasus tersebut bersama Kemenag Situbondo agar ditemukan informasi yang jelas , " kata Abd Rahman.
Abdur Rahman menilai selama ini Kementrian Agama Kabupaten Situbondo terkesan bungkam perihal naaib ribuan guru bersertifikasi disejumlah Madrasah dibawah naungannya yang belum menerima gaji di tahun 2018 dan 2019 silam.
"Kami hanya ingin kepastian informasi apakah kabar itu benar dan jika memang benar apa tindakan dari Kemenag Situbondo dan DPRD sendiri dalam kasus ini, dari dus kasus itu dapat kita kalkulasi sekitar Rp 7.5 miliar gaji guru honorer belum terbayar, kemana kira - kira uang tersebut, " tanyanya.
Anggota Komisi IV H. Tolak Atin yang hadir ketua Komisi dan anggota Komisi IV lainnya dalam Hearing tersebut mengatakan, kasus belum dibayarnya guru honorer tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan DPRD Kabupaten Situbondo siap membuat komitmen untuk. membantu ribuan guru tersebut mendapatkan haknya.
"Kami dari DPRD berusaha memfasilitasi karena kami ingin membantu masyarakat, kita akan membantu menagih komitmennya Kanwil Provinsi bahkan kementrian kalau perlu, melalui forum seperti ini, kami mengajak Kemenag Situbondo apa langkah konkrit kita untuk.membantu mereka, kami akan dukung, " ujarnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo Drs. H. Slamet.M.Hi yang hadir meski dalam kondisi sakit mengatakan, jika pihaknya sudah lama mengupayakan hal tersebut, namun hingga kinii belum ada kejelasan mengenai pembayaran tersebut dari pusat.
"Kasus ini bukan hanya terjadi di Situbondo, dan ini terjadi diberbagai kabupaten di Indonesia. mengenai gaji tersebut sebenarnya di pastikan terbayarkan namun apakah yang menjadi kendala di pusat sehingga gaji para guru honorer terhutang oleh negara kami belum tahu apa kendalanya, " papar Slamet.
Setelah rapat tersebut Kepala Kemenag Situbondo berjanji akan segera memberitahukan hearing tersebut ke Kanwil Jatim, dan berkomitmen untuk bersama LBH Mitra Santri dan Komisi IV DPRD Situbondo untuk menanyakan hal tersebut langsung.
"Segera kami akan koordinasikan hal ini, dan nanti kita samakan waktunya agar bersama- sama menanyakan hal tersebut ke Kanwil Jatim, semoga gerakan kita dari Situbondo ini bisa mengawali agar hak para guru honorer se Indonesia bisa terbayarkan oleh negara, " pungkasnya.
.JPG)
