 |
| Anggota DPRD Sulbar Irfan Pahri saat mengajan Ibu Eminingsih janda 3 anak berbelsnja kebutuhsn sehari-hari di salah satu Supermaket. ( foto Ip/Hkm) |
KabarDesa. CO. ID SULBAR-- Kondisi memprihatinkan masih dialami sebagian masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Salah satunya adalah Ibu Erminengsih, seorang janda dengan tiga orang anak yang tinggal di rumah sederhana berukuran sekitar 2,5 meter di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali.
Dalam kesehariannya, Ibu Erminengsih menggantungkan hidup dari hasil kelapa jatuh milik tetangga. Penghasilan yang tidak menentu membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
Pada kunjungan yang dilakukan hari ini, Irfan Pahri Putra bersama rombongan menyempatkan diri bersilaturahmi langsung ke rumah Ibu Erminengsih.
Selain melihat kondisi tempat tinggal yang sangat terbatas, mereka juga mengajak Ibu Erminengsih beserta ketiga anaknya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu minimarket sebagai bentuk kepedulian.
Tak hanya itu, upaya juga dilakukan untuk membantu Ibu Erminengsih agar dapat diterima bekerja di salah satu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Matakali, sebagai harapan untuk meningkatkan penghasilan keluarga.
Namun ironisnya, Ibu Erminengsih diketahui tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal tersebut disebabkan karena ia masuk dalam kategori desil 6 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang membuatnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, menyampaikan keprihatinannya sekaligus kritik terhadap sistem pendataan yang dinilai belum akurat.
“Kasus seperti ini tidak boleh terus terjadi. Kita melihat langsung bagaimana kondisi Ibu Erminengsih yang jelas membutuhkan, namun tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan kategori data. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Irfan.
Ia pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera melakukan pembenahan terhadap data DTSEN agar lebih tepat sasaran.
“Pemerintah harus turun langsung memastikan validitas data. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru terlewatkan karena kesalahan pendataan,” tambahnya.
Kisah Ibu Erminengsih menjadi potret nyata bahwa masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan, namun belum sepenuhnya tersentuh program bantuan sosial. Perbaikan sistem pendataan menjadi kunci agar keadilan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu Irfan Fahri juga melakukan koordinasi kepala Regional MBG Sulbar, dan korcam MBG Matakali agar Eminingsih dapat dipekerjakan disalah satu dapur MBG wilayah Matakali
