 |
| Irfan Pahri Putra Dewan Sulbar saat hearing dialig bersama masyarakat desa Dakka. (foto Opk/Hkm) |
KabarDesa. CO. ID SULBAR-- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, menggelar kegiatan hearing dialog bersama masyarakat di Desa Dakka, Kabupaten Polewali Mandar, pada 10 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat peran pengawasan legislatif di tingkat desa.
Dialog yang mengangkat tema “Peran DPRD dalam Mengatasi Pengangguran di Desa” tersebut dihadiri tokoh pemuda Karang Taruna, perangkat desa, serta pelaku UMKM setempat. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, khususnya terkait lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal, menjadi topik utama pembahasan.
Dalam pemaparannya, Irfan menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan DPRD terhadap visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin Gubernur Suhardi Duka. Menurutnya, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas jangkauan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga ke wilayah desa. Ia menilai selama ini fasilitas pelatihan kerja masih terpusat di ibu kota provinsi atau kabupaten, sehingga menyulitkan pemuda di desa untuk mengakses pelatihan keterampilan.
“Pemuda desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi keahlian. Karena di era industri saat ini, kemauan bekerja saja tidak cukup, tetapi harus dibuktikan dengan kompetensi yang diakui,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi keahlian yang diakui secara nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tersebut dinilai dapat menjadi modal bagi pemuda desa untuk bersaing di dunia kerja, baik di daerah maupun di luar Sulawesi Barat.
Selain itu, Irfan juga mendorong pengembangan sektor pertanian modern. Menurutnya, Sulawesi Barat memiliki potensi lahan yang besar, namun produktivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi dan metode pertanian yang lebih modern.
Ia juga menilai pentingnya penguatan UMKM berbasis hasil pertanian melalui pengolahan pascapanen dan pengemasan produk agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
“Pertanian adalah urat nadi Sulawesi Barat. Namun tanpa dukungan teknologi dan hilirisasi UMKM, petani akan sulit meningkatkan kesejahteraan. Karena itu DPRD mendorong pembangunan ekosistem agribisnis di desa,” jelasnya.
Kegiatan dialog berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan berbagai gagasan, mulai dari pengembangan produk olahan lokal, potensi wisata desa, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk UMKM.
Irfan berharap kegiatan hearing dialog yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendorong pemuda desa menjadi agen perubahan ekonomi di daerahnya.
“Pemuda desa harus berani berinovasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus bersinergi dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, dimulai dari pemberdayaan masyarakat dan organisasi pemuda di tingkat desa. (Opk/Hkm)
