 |
| Bupati Polman H. Samsul Mahmud bersama Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar ,Ketua DPRD Polman Fahry Fadly serta Dandim 1402 Polman Letkol Inf Ikhwan Arifin, Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko, dan Kepala Kejaksaan Negeri Polman Nurcholis.saat hadiri Rakornas (foto humdis/Hkm) |
KabarDesa. CO. ID BOGOR--Upaya mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Forum strategis berskala nasional ini dihadiri para kepala daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia, termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Bupati Polman H. Samsul Mahmud bersama Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar hadir langsung mengikuti rangkaian kegiatan Rakornas. Kehadiran pimpinan daerah tersebut turut didampingi Ketua DPRD Polman Fahry Fadly serta unsur Forkopimda, yakni Dandim 1402 Polman Letkol Inf Ikhwan Arifin, Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko, dan Kepala Kejaksaan Negeri Polman Nurcholis.
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, saat dikonfirmasi dari Sentul Bogor menyampaikan bahwa partisipasi lengkap unsur pimpinan daerah Polman mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Kami bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda Polman mengikuti Rakornas ini sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Kegiatan ini rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih,” ujar Fahry.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menegaskan pentingnya kesatuan langkah, visi, dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menurut Fahry, Rakornas ini menjadi ruang strategis untuk memperoleh arahan langsung dari pemerintah pusat, khususnya terkait peran kepala daerah dan Forkopimda sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di daerah.
“Presiden dijadwalkan menyampaikan arahan strategis, termasuk evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025 serta strategi peningkatan kinerja nasional dan daerah di tahun 2026,” jelasnya.
Rakornas 2026 juga menjadi momentum penting bagi Kemendagri untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam forum ini, Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, para menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Unsur TNI dan Polri turut dilibatkan sebagai narasumber dalam sejumlah sesi tematik.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya sinkronisasi kebijakan ekonomi dan energi nasional, penguatan kedaulatan pangan berkelanjutan, serta tantangan pembangunan nasional di tengah dinamika global.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diperkirakan diikuti sekitar 4.487 peserta, yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Melalui Rakornas ini, diharapkan terbangun kesamaan visi, koordinasi yang solid, serta langkah strategis yang terukur antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045. (*)
