 |
| Dana Transfer Dipotong, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas (foto fr/Hk) |
KabarDesa. co. id. MAMUJU SULBAR--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh bupati se-Sulbar dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan fiskal daerah tahun anggaran 2026. Rakor berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (15/10/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar, Pemkab se-Sulbar, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja dalam rangka mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan dasar, meskipun harus menghadapi tantangan berat akibat kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tidak ingin membebani pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima. Tugas kita adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, total pengurangan dana transfer ke daerah mencapai hampir Rp1 triliun per provinsi, dan Sulbar mengalami dampak pemotongan sekitar Rp330 miliar, terdiri dari Rp206 miliar pengurangan dari pusat dan Rp130 miliar pemotongan pada tahun berjalan.
“Pemotongan ini tentu sangat terasa bagi enam kabupaten di Sulbar. Namun kita harus tetap fokus pada prioritas pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal daerah,” jelasnya.
Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pendidikan tidak boleh berhenti. Seluruh hak-hak guru akan tetap dibayarkan, dan pembiayaan pendidikan tidak akan dikurangi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar bersama enam kabupaten akan terus memperkuat kolaborasi untuk mempertahankan predikat UHC dan memastikan seluruh masyarakat tetap terlayani melalui program JKN.
“Layanan dasar, khususnya sektor kesehatan, akan tetap kita jaga bersama. Dengan gotong royong dan efisiensi fiskal, Sulbar masih bisa mempertahankan layanan publik yang berkualitas,” pungkas Suhardi Duka.
