 |
| Bapperida Sulbar Dorong Desa Anti Korupsi, Enam Desa Ikut Tahap Penilaian (foto fr/Hk) |
KabarDesa. co. id. SULBAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
Langkah tersebut diwujudkan melalui program Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi (DAK) yang kini memasuki tahap penilaian bagi enam desa perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar.
Program ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah, sekaligus mendukung misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi persiapan penilaian DAK digelar di Kantor Inspektorat Sulbar baru-baru ini. Hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana, yakni Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Tim.
“Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 583 Tahun 2025, Bidang Penguatan Tata Laksana bertanggung jawab memastikan kesiapan kebijakan desa terkait pengelolaan APBDes, pengawasan perangkat desa, pengendalian gratifikasi, serta penerapan pakta integritas,” terang Hasanuddin.
Enam desa yang masuk dalam tahap penilaian antara lain:Desa Lalatedzong (Kabupaten Majene), Desa Batulaya (Kabupaten Polewali Mandar)D, esa Buntu Buda (Kabupaten Mamasa)D,esa Malei (Kabupaten Pasangkayu), desa Salupangkang (Kabupaten Mamuju Tengah), desasa Tarailu
Hasanuddin menambahkan, tim provinsi menetapkan batas unggah dokumen evidence hingga 10 Oktober 2025 sebagai tahap akhir sebelum proses penilaian dilakukan.
“Program ini bukan hanya soal penilaian administratif, tapi lebih ke pembentukan budaya integritas di tingkat desa. Dengan tata kelola yang baik, desa-desa di Sulbar bisa menjadi contoh nasional dalam pencegahan korupsi berbasis komunitas,” ujarnya.
at sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi.
