Kabardesa.co.id, BONE BOLANGO, GORONTALO – Di tengah derasnya arus pembangunan dan tantangan ekonomi, DPRD Kabupaten Bone Bolango menunjukkan wajah kemanusiaan yang hangat. Melalui rapat koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, para wakil rakyat sepakat menggunakan dana Pokok Pikiran (Pokir) mereka untuk membantu membayar iuran jaminan sosial bagi ribuan pekerja rentan di daerah itu. Langkah ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepedulian—tentang bagaimana pemerintah hadir untuk rakyat yang paling membutuhkan.
Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus, SE, menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari aspirasi yang nyata di lapangan.
“Kita siap merealisasikan kebutuhan masyarakat, tidak hanya di bidang infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga jaminan sosial. Lewat dana Pokir ini, kami ingin memastikan para pekerja rentan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam rapat yang digelar di Rumah Makan Meranti, Senin (29/9/2025).
Langkah konkret pun disepakati: tiga pimpinan DPRD akan menanggung iuran bagi masing-masing 1.500 pekerja rentan, sementara 22 anggota dewan lainnya akan membantu minimal 500 pekerja per orang. Total, ribuan masyarakat yang selama ini bekerja tanpa perlindungan kini punya harapan baru untuk hidup lebih tenang.
“Kita DPRD Bone Bolango peduli pekerja, tapi kami juga berharap BPJS terus meningkatkan layanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Faisal dengan penuh semangat.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua DPRD Zainudin Pedro Bau, SH, yang menilai langkah ini sejalan dengan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita Indonesia Emas 2045. Ia juga mengingatkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak dasar setiap pekerja.
“Kami ingin memberi contoh. Semoga langkah ini menginspirasi seluruh pemberi kerja di Bone Bolango untuk ikut melindungi para pekerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Dr. Iwan Mustapa mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong membantu para pekerja informal. Ia menyoroti pentingnya Gerakan Nasional Lingkaran, sebuah inisiatif yang mendorong perusahaan menyalurkan dana CSR mereka untuk membayar iuran BPJS bagi asisten rumah tangga, sopir, pedagang, dan pekerja rentan lainnya.
“Kita perlu menyalurkan CSR bukan sekadar sekali bantu, tapi sebagai perlindungan jangka panjang yang memberi rasa aman,” katanya.
Apresiasi pun datang dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang, yang menyebut langkah DPRD Bone Bolango sebagai bentuk nyata kepedulian sosial.
“Ini bisa jadi percontohan nasional. Dengan dana Pokir, DPRD membantu ribuan pekerja rentan agar terlindungi. Terima kasih untuk inspirasi dan kepeduliannya,” ungkap Sanco.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut program ‘Sertakan’—Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda—yang memungkinkan siapa pun membantu pekerja informal di lingkungan mereka hanya dengan Rp16.800 per bulan.
Lebih dari sekadar angka dan kebijakan, inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih hidup di Bone Bolango. Di tengah keterbatasan anggaran, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPJS Ketenagakerjaan menyalakan harapan baru: bahwa kesejahteraan sosial bukanlah impian, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari kepedulian tulus terhadap sesama.
(Rls/Noka)
