Rapat Kades dan perangkat Desa Lamongan mengenai Siltap (Foto : detikjatim)
Kabardesa.co.id, Lamongan Jawa Timur - Belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) membuat Kepala Desa dan perangkat desa di Lamongan menjerit. Gaji atau penghasilan tetap (Siltap) Kades dan perangkat desa juga belum bisa dicairkan selama 3 bulan ini.
Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lamongan Nasir mengatakan kalangan perangkat desa di Lamongan memang mengeluhkan belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).
"Tidak dicairkannya anggaran ADD itu berimbas pada tersendatnya siltap kepala desa dan perangkat serta operasional kegiatan kerja pemerintah desa di Lamongan," kata Nasir kepada wartawan, Selasa (05/03/2023).
Menurut Nasir, kekecewaan para perangkat desa itu sangat mendasar. Sebab, selain belum cairnya siltap atau gaji selama 3 bulan pada 2024, siltap pada 2023 juga mengalami keterlambatan selama 2 bulan, yakni pada November dan Desember.
Pengurus DPD PPDI Lamongan dan Ketua-ketua kecamatan, kata Nasir, sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lamongan.
"Awal 2024 kemarin PPDI sudah melakukan komunikasi dengan DPMD. Saat itu dijanjikan akan segera mencairkan siltap yang telat bayar tahun 2023," ujarnya.
Saat itu, kata Nasir, pihaknya juga meminta bukan hanya siltap 2023 yang telat bayar saja yang dibayarkan. Pihaknya meminta agar siltap 2024 bisa dibayarkan tepat waktu.
"Kenyataannya hanya siltap tahun 2023 yang dicairkan, sementara siltap bulan Januari sampai bulan Maret tetap saja mengalami keterlambatan," jelasnya.
Selain siltap yang mengalami keterlambatan pembayaran, Nasir juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan yang berfungsi memberikan jaminan pengobatan saat perangkat desa sakit juga non aktif saat dipakai berobat. Hal ini, kata Nasir, karena pembayaran premi oleh Pemda juga terlambat.
"Perangkat Desa itu tidak boleh sakit mas, percuma kami punya Kartu BPJS jika tidak bisa di pakai berobat. Fenomena ini pasti selalu terjadi di awal tahun," katanya.
"Awal 2024 kemarin PPDI sudah melakukan komunikasi dengan DPMD. Saat itu dijanjikan akan segera mencairkan siltap yang telat bayar tahun 2023," ujarnya.
Saat itu, kata Nasir, pihaknya juga meminta bukan hanya siltap 2023 yang telat bayar saja yang dibayarkan. Pihaknya meminta agar siltap 2024 bisa dibayarkan tepat waktu.
"Kenyataannya hanya siltap tahun 2023 yang dicairkan, sementara siltap bulan Januari sampai bulan Maret tetap saja mengalami keterlambatan," jelasnya.
Selain siltap yang mengalami keterlambatan pembayaran, Nasir juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan yang berfungsi memberikan jaminan pengobatan saat perangkat desa sakit juga non aktif saat dipakai berobat. Hal ini, kata Nasir, karena pembayaran premi oleh Pemda juga terlambat.
"Perangkat Desa itu tidak boleh sakit mas, percuma kami punya Kartu BPJS jika tidak bisa di pakai berobat. Fenomena ini pasti selalu terjadi di awal tahun," katanya. (Ay)
.JPG)
