Puluhan Tenaga Honorer RS La Mappapenning Diupah Dibawah UMP Sulsel

 

Rumah Sakit La Mappapenning Bone

BONE,KABARDESA.co.id,- Puluhan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Regional Pemprov sulawesi Selatan " La Mappapenning" menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP ) Sulawesi Selatan, dimana mereka hanya diupah 1 juta setiap bulan, sedangkan UMP Sulawesi Selatan 3,4 juta, hal ini berdasarkan informasi yang dihimpun kabardesa.co.id dari salah satu tenaga honorer rumah sakit Pemprov Sulawesi Selatan tersebut.

" Iyye gajinya dibawah UMR, hanya 1 juta" ungkap salah satu tenaga honorer yang dirahasiakan identitasnya. ( Senin,04/03/2024).

Direktur Rumah Sakit La Mappaenning, dr. Erwan Tri Sulistyo yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan adanya tenaga honorernya yang digaji 1 juta per bulan.

"Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, utk tenaga yg baru kami baru mampu membayar pakai anggaran BLUD RS yg baru bulan Januari digunakan sebesar Rp. 1 JT perorang, seiring dengan pemasukan RS, dari klaim BPJS, gaji non ASN yg bersumber dari BLUD perlahan akan kami naikkan." Tulisnya melalui media whatsapp.

Pemberian upah tenaga honorer dibawah UMR dikarenakan kemampuan pihak Rumah Sakit yang masih terbatas sedangkan kebutuhan tenaga yang mendesak.

"Berhubung kemampuan kami yg terbatas dan kebutuhan tenaga yg sangat mendesak, oleh peningkatan jumlah kunjungan, maka ini jalan yg harus kami lakukan demi untuk memberikan layanan ke masyarakat." Lanjutnya.

Setidaknya 133 tenaga non ASN di Rs Regional La Mappapenning, dimana 83 orang diupah melalui APBD Pemprov Sulsel, sedangkan 50 orang diupah melalui BLUD Rumah Sakit.

"Ada 133 Non ASN, yg digaji oleh APBD pemprov, sebanyak 83 orang, dan yg digaji oleh BLUD 50 orang"paparnya.

Badan Keuangan Daerah Pemprov Sulsel diakui oleh Direktur Rumah Sakit telah datang dan mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian terkait upah tenaga honorernya.

"Demi untuk memberikan layanan ke mas Kemarin datang Kabid  dari keuangan daerah (BKAD), dan dilaporkan untuk kondisi ini.Menyarankan kami berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)"pungkasnya.