 |
| Sekda Klaten, Jajang Prihono (*) |
Kabardesa.co.id, Klaten Jawa Tengah - Pemkab Klaten gerah dengan Kades dan perangkat desa yang ikut menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Kejadian di Kecamatan Ceper tersebut diminta tidak terulang.
"Kenapa bisa terjadi, tadi juga disinggung di rakor (rapat koordinasi rutin). Jadi jangan sampai terulang lah itu," ujar Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono di Gedung DPRD, Senin (27/11/2023) siang.
Menurut Jajang, dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan permasalahan itu berawal dari proses verifikasi. Benang merah kejadian itu berawal dari verifikasi dari bawah.
"Benang merah kejadian itu berawal dari verifikasi dari bawah. Siapa pun yang berwenang dalam verifikasi ini harus diperkuat, tata kelola verifikasi kita yang harus diperkuat," papar Jajang.
Dalam hal ini, sambung Jajang, dari dinsos mestinya berkoordinasi dengan inspektorat untuk menangani. Uang yang sudah diterima dikembalikan atau tidak, hal itu belum bisa dipastikan karena melihat aturannya lebih dulu.
"Repot juga kalau bantuan dari pusat, kalau kita mau mengalihkan, memindahkan harus ada payung hukumnya. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya ada yang dobel atau apa harus ada payung hukumnya," imbuh Jajang.
Klarifikasi Dinsos Klaten
Kepala Dinas Sosial P3AKB Pemkab Klaten, Much Nasir menyatakan Dinas sudah berkoordinasi dengan dinas lain. Sebab yang membuat data bukan dari dinas sosial.
"Yang pertama kita sudah melakukan assessment. Kemarin kita koordinasi dengan dinas pertanian. Permasalahannya DBHCHT itu datanya dari Dinas Pertanian," kata Much Nasir.
Dijelaskan Nasir, data penerima DBHCHT merupakan data yang berasal dari bawah yang diverifikasi dinas pertanian. Data itu kemudian diserahkan dinas sosial untuk pencairan.
"Data ke kami, kami anggap sudah klir kemudian kita cairkan. Kemudian langkah berikutnya sudah kita koordinasikan, kita sudah bersurat ke camat untuk difasilitasi bersama tim monitoring," terang Nasir.
Menurut Nasir, kecamatan sudah melakukan klarifikasi ke satu desa dan betul terjadi. Untuk itu akan segera didalami bersama tim monitoring.
"Untuk itu akan segera didalami bersama tim, karena kalau tidak dengan tim monitoring tidak bisa. Ya seyogyanya uang dikembalikan karena tidak sesuai peruntukan," lanjut Nasir.
Sejauh ini, sambung Nasir, DBHCHT yang diterima kades dan perangkat desa hanya di satu desa. Dinas tinggal menunggu setelah mengirimkan surat ke kecamatan.
"Kita sudah bersurat juga ke camat untuk memfasilitasi tim menyelesaikan. Mestinya ya mengembalikan karena tidak sesuai peruntukan," imbuh Nasir.
Koordinator aliansi rakyat anti korupsi Klaten (Arakk) Abdul Muslih menyatakan dari kasus itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana proses pengajuan dan verifikasi calon penerima bantuan dilakukan.
"Bagaimana proses pengajuan dan verifikasi calon penerima bantuan dilakukan sehingga diduga banyak tidak tepat sasaran. Tidak hanya di Desa Kajen-Ceper, berdasar data yang kami miliki dan kami terus melakukan investigasi, " ungkap Muslih.
Apalagi nilai bantuan itu, sebut Muslih, mencapai Rp 7,6 miliar yang disalurkan. Tidak menutup kemungkinan diduga ada unsur merugikan keuangan negara.
"Atas kemungkinan diduga ada unsur merugikan keuangan negara, aparat penegak hukum harus bergerak," imbuh Muslih.
Sebelumnya diberitakan, dana bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2023 di salah satu desa di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, diduga masuk ke kantong kepala desa (kades) beserta perangkat desa.
"Besarnya uang yang diterima Rp 1,2 juta per orang, tapi perangkat desa juga menerima," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (13/11).
"(Ada perangkat desa dan kades yang menerima?) Iya betul. Hanya di satu desa," kata Seniwati saat dimintai konfirmasi seusai rapat koordinasi di Pemkab Klaten. (Ay)
.JPG)
