Nur Faesel Jaya saat melaporkan dugaan penyelewengan di Desa Nonggunong
SUMENEP, Kabardesa.co.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPUR bersama Nur Faesel Jaya Warga Desa Nonggunong, resmi melayangkan laporan ke Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Nonggunong, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tahun anggaran 2022,Selasa (03/10/2023).
Nur Faesel Jaya mengaku memiliki data - data tentang dugaan buruknya tata kelola dana desa yang dilakukan oleh Pemdes Nonggung. Dana Desa yang sejatinya harus dikelola untuk pembangunan desa, diduga menjadi bancaan oleh oknum kades dan perangkat desa.
"Kasus ini sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi cuma masyarakat merasa ketakutan untuk melaporkan dan menjadi saksi karena ada dugaan terjadi intimidasi terhadap masyarakat saat itu, untuk itu kami saat ini siap berpasrah diri untuk melaporkan dugaan korupsi yang terstruktur dan sistematis secara berjamaah yang terjadi di Pemdes Nonggunong," tegas Nur Faesel.
Sebagai masyarakat Nunggonong, dirinya berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, segera turun tangan mengusut mengungkap dugaan korupsi dana desa di Desa Nonggunong kepulauan Sapudi.
"Kami haqqul yakin jika kasus ini dibuka maka tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan menjadi pintu masuk mengungkap korupsi ke desa lainnya di kepulauan dan desa - desa di Kabupaten Sumenep.
Sebelumnya dalam acara pe. bukaanjambore nasional Da'i desa Parmusi di cianjur beberapa hari lalu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas kepala desa yang menyelewengkan dana desa, hingga menyebabkan pembangunan di desa tidak berjalan maksimal.
"Seharusnya dengan kucuran dana desa, pembanguan jalan desa, embung dan irigasi lebih banyak lagi sehingga tidak ada lagi jalan rusak, hampir setiap tahun itu kurang lebih Rp 1.2 miliar dikirimkan ke desa - desa, jadi kalau nggak jadi barang itu, Ciduk kepala desanya, " tegas Jokowi.
.JPG)
