"Awalnya Dinas Pendidikan akan membeli tanah tersebut untuk di tempati Kantor UPTD Pendidikan Kapongan kepada ayah saya almarhum H. Irawan, segungga keluarga kami mengijinkan menempati dan membangun tanah tersebut sejak tahun 1987 namun hingga sekarang janji untuk pembayaran tidak kunjung ada, " tutur Hj. Tutik.
"Kami hanya menuntut hak kami sebagai ahli waris yang sah, sudah cukup kami bersabar selama 36 tahun, tapi pihak Dinas Pendidikan malah melakukan perbuatan semaunya dengan membangun tanpa meminta ijin pada pada kami, " jelasnya.
Sementara itu Waketum Garda Sakera Ahmat Fatoni SH yang memimpin aksi penyegelan ini menuturkan. Setelah mendapatkan pengaduan Garda Sakera langsung melakukan koordinasi dan memverifikasi data pengadu baik ke BPN dan Bagian Aset Pemkab Situbondo.
"Setelah kami yakin bahwa Sertifikat tersebut belum beralih kepemilikan serta Pihak Aset tidak mampu menunjukkan asal usul penguasaan tersebut, atas permintaan Pengadu kami sudah mengirim hingga 2 kali Somasi karena belum ada tanggapan dan pihak UPTD merasa memiliki akhirnya Hj Tutik meminta kami mendampingi untuk mengambil alih tanah orang tuanya, " ucap Fatoni.
Ditanya tentang sampai kapan tanah tersebut di kuasai, Fatoni kembali menegaskan, Itu semua tergantung Ahli Waris, sementara pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai Pemegang Kuasa Non Litigasi dari Pengadu.
Akibat dari aksi penyegelan tersebut sejumlah Pegawai UPTD Pendidikan Kapongan tidak dapat memasuki kantor, Tampak juga lokasi anggota Polsek dan anghota Koramil Kapongan mengamati dan mengamankan aksi tersebut.
.JPG)
