 |
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo tampak dari depan, Senin (10/8/2026). Gedung tersebut menjadi salah satu lokasi aktivitas pemerintahan dan kegiatan kedewanan di Kota Probolinggo.(Kabardesa.co.id) |
PROBOLINGGO,Kabardesa.co.id— Proses pembayaran kemitraan antara DPRD Kota Probolinggo dan sejumlah media untuk periode Juni 2026 kembali menjadi perhatian. Sejumlah wartawan mempertanyakan kejelasan tahapan administrasi, verifikasi pemberitaan, hingga pencairan pembayaran.
Salah seorang wartawan media Bernas, inisial Y, mengaku belum menerima pembayaran kemitraan untuk periode tersebut. Ia menyebut telah mengirim sejumlah tautan pemberitaan melalui WhatsApp sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Untuk mengetahui perkembangan proses tersebut, Y kemudian menghubungi H, yang sebelumnya ditunjuk sejumlah wartawan sebagai koordinator kemitraan.
Dalam pertemuan pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di lingkungan Pemkot Probolinggo, Huda disebut meminta agar tautan berita yang dikirim melalui WhatsApp tidak menggunakan fitur penghapusan otomatis.
H juga meminta tautan pemberitaan yang sebelumnya dikirim agar dikirim kembali dan tetap tersimpan dalam percakapan WhatsApp.
Namun, Y mengaku masih belum mendapatkan kepastian mengenai status verifikasi maupun pembayaran. Upaya komunikasi lanjutan melalui telepon dan WhatsApp disebut belum memperoleh kejelasan terkait tahapan administrasi tersebut.
Pada Senin (10/8/2026), Y kembali menghubungi H melalui WhatsApp untuk menanyakan perkembangan pembayaran. Menurut Y, H menyampaikan bahwa proses tersebut sudah terlambat sehingga tidak dapat diproses.
Sementara itu, wartawan Radar Patroli berinisial SH mengungkapkan pengalaman berbeda. Ia menyatakan telah menyelesaikan penandatanganan dokumen kemitraan untuk periode Juni melalui koordinator yang sebelumnya ditunjuk oleh sejumlah wartawan.
Perbedaan pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan wartawan mengenai keseragaman mekanisme pelaksanaan kemitraan.
Para wartawan berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur pengiriman tautan berita, batas waktu administrasi, proses verifikasi, penandatanganan dokumen, hingga mekanisme pembayaran.
Kejelasan prosedur dinilai penting agar seluruh media yang mengikuti kemitraan memperoleh informasi dan perlakuan berdasarkan ketentuan yang sama serta menghindari kesalahpahaman dalam proses administrasi.
Adapun dugaan mengenai adanya persoalan pribadi dalam komunikasi antara Yuli dan Huda belum dapat dipastikan. Hal tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
