 |
| Penyaluran beras bantuan Pascabencana banjir dan longsor di kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan, Kabupaten tapanuli tengah. (foto Rahmat/Hkm). |
KabarDesa.CO.ID TAPTENG — Upaya pemulihan pascabencana di Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, masih diwarnai polemik.
Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan terhadap sikap Kepala Lingkungan I berinisial BS yang dinilai kurang mencerminkan pendekatan humanis di tengah kondisi masyarakat yang masih rentan, Jumat (19/12/2025).
Warga menilai, dalam situasi pascabencana, aparatur lingkungan seharusnya hadir dengan sikap yang menenangkan dan mengayomi. Namun, perilaku yang ditunjukkan BS justru disebut menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
Salah seorang warga Lingkungan III, Henti Putri Lase, mengaku mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan yang diterimanya. Ia menyebut didatangi langsung ke rumah dan mendapat perlakuan yang menurutnya tidak pantas.
“Saya didatangi ke rumah dan dibentak sambil ditunjuk-tunjuk wajah saya, dengan menuding saya sebagai warga yang mengumbar terkait dugaan penggelapan beras bantuan” ujar Henti.
Henti menjelaskan, dirinya dituding hendak memviralkan persoalan bantuan terkait dugaan ketidakjelasan pendistribusian dua karung beras.
Peristiwa tersebut, menurutnya, terjadi saat sang suami tidak berada di rumah dan disaksikan oleh kedua anak serta orang tuanya.
Sorotan serupa juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat.
Hamdan, salah satu tokoh setempat, menyayangkan sikap aparatur lingkungan yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap warga terdampak bencana.
“Sangat disayangkan jika aparatur yang seharusnya mengayomi masyarakat justru menunjukkan sikap yang tidak humanis, terlebih dalam situasi pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Tokoh masyarakat lainnya, Nurdin Harefa, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap aparatur yang terlibat dalam penyaluran bantuan.
“Kami berharap ke depan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dengan pendekatan yang lebih manusiawi kepada warga terdampak,” katanya.
Sementara itu, Jurman Dagang dari Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) menegaskan pentingnya pengawasan dalam distribusi bantuan beras agar tidak memicu konflik di masyarakat.
“Aparatur yang diberi kepercayaan untuk mengayomi warga justru dinilai bersikap arogan. Kami meminta pemerintah kecamatan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, BS maupun Lurah Muara Nibung, Dedi Sekedang, belum memberikan tanggapan meski telah diupayakan konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
