![]() |
| Bapperida Sulbar Dorong Pemenuhan SPM Pendidikan Lewat Pendampingan Penganggaran TA 2026 (foto frf/Hk) |
KabarDesa. co. id. SULBAR-- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.
Melalui kegiatan Pendampingan Penganggaran Pemda untuk SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Mega Plan Café & Resto, Bapperida menegaskan komitmennya memastikan kebijakan pendidikan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Hadir sebagai narasumber utama, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar Angga Tirta Wijaya, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana. D
alam paparannya, Angga menekankan pentingnya penerapan tahapan pelaksanaan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program.
“Tahapan pengumpulan data adalah kunci utama. Setiap kebijakan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang mutakhir dan valid.
Bapperida mendorong agar seluruh proses pemenuhan SPM bidang pendidikan dilaksanakan secara terukur dan berbasis data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ujar Angga.
Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan turut dihadiri oleh perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulbar, serta unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa ukuran capaian pemenuhan SPM bidang pendidikan di tingkat provinsi mencakup peningkatan partisipasi sekolah bagi penduduk usia 16–18 tahun (SMA/SMK), serta bagi penyandang disabilitas usia 4–18 tahun pada pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB).
Sebagai tindak lanjut, peserta kegiatan sepakat untuk memperkuat Gerakan Kembali Bersekolah secara masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, guna memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari layanan pendidikan.
