 |
Pemeriksaan tersebut berfokus pada dua sektor utama, yakni kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan Tahun Anggaran 2023–TW III 2025, dan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Tahun 2020–Semester I 2025.
Kegiatan ini diawali dengan entree meeting bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan.
“Kami akan menyiapkan dan mendukung seluruh data dan dokumen perencanaan, termasuk RPJMD 2025–2029 serta Renstra perangkat daerah, untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar dan transparan,” ujar Darwis.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam arahannya menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi.
“Secara nasional, pemeriksaan terinci ini mulai dilakukan terhadap pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Untuk Sulbar, fokus pemeriksaan berada pada dua sektor penting — lingkungan hidup dan ketahanan pangan — yang juga menjadi program prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar yang mewakili Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam Program Pancadaya, khususnya poin ketiga yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kelestarian lingkungan hidup.
Darwis menambahkan, pemeriksaan ini juga mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang telah disinergikan dengan RPJMD Sulbar.
Fokus utamanya meliputi penguatan kelembagaan, penataan ruang, pengendalian pencemaran lingkungan, serta kebijakan ketahanan pangan yang mencakup aspek perencanaan, sistem informasi, neraca pangan, produksi, cadangan, dan distribusi pangan.
“Pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan sistem pangan di Sulawesi Barat.
Untuk sektor lingkungan, BPK akan menilai aspek pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan minerba, sedangkan sektor ketahanan pangan, fokusnya pada perencanaan, stabilitas pasokan, serta distribusi pangan,” terang Darwis.
Pemeriksaan oleh Tim BPK RI dijadwalkan berlangsung mulai 16 Oktober hingga 20 November 2025.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang BPK RI Perwakilan Sulbar beserta tim, Inspektur Provinsi Sulbar, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
