KabarDesa. CO. ID SULBAR— Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan Pimpinan Cabang Utama Mamuju PT Bank Sulselbar, Romy Thaha, beserta jajaran, Kamis (22/10/2026), di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut rencana pinjaman infrastruktur dari PT Bank Sulselbar sebagai bagian dari upaya koordinasi dan pembahasan mengenai dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, serta Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin. Turut hadir delapan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan pembahasan rencana pembiayaan tersebut.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi untuk menindaklanjuti rencana pinjaman infrastruktur, termasuk membahas berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar rencana tersebut dapat dikaji secara terarah sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembahasan bersama pihak perbankan dan perangkat daerah terkait diperlukan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, serta memastikan setiap tahapan rencana pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap kebijakan pembiayaan dapat dipertimbangkan secara cermat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara BPKAD, PT Bank Sulselbar, dan perangkat daerah terkait dapat terus diperkuat guna mendukung proses tindak lanjut rencana pinjaman infrastruktur secara terencana, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Editor : Hikma
