Dr. Agusnia Hasan Sulur
Ketua APPMBGI Kabupaten Polewali Mandar
Oleh: Dr. Agusnia Hasan Sulur
Ketua APPMBGI Kabupaten Polewali Mandar
Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila bukan sekadar rangkaian kalimat yang dihafalkan, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila yang saat ini dapat dirasakan secara langsung adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bukan hanya soal penyediaan makanan bagi anak sekolah, tetapi juga merupakan upaya strategis negara dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Jika ditelaah lebih dalam, Program MBG memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Program MBG hadir untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak dasar yang sama, yakni akses terhadap makanan bergizi yang layak. Dari Papua hingga Aceh, dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa, setiap anak berhak tumbuh sehat tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.
Masalah gizi buruk dan stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Negara yang beradab tidak boleh membiarkan masa depan anak-anaknya terhambat hanya karena keterbatasan akses pangan bergizi. Melalui MBG, negara menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Keunikan Program MBG terletak pada pemanfaatan potensi pangan lokal di setiap daerah.
Anak-anak di Sulawesi dapat menikmati ikan sebagai sumber protein, masyarakat Papua memanfaatkan sagu, sementara daerah lain mengoptimalkan jagung, singkong, telur, maupun komoditas lokal lainnya.
Meski menu yang disajikan berbeda-beda sesuai kearifan lokal dan ketersediaan bahan pangan, tujuan yang dicapai tetap sama, yakni membentuk generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Di sinilah makna Bhinneka Tunggal Ika terwujud: berbeda dalam ragam pangan, namun bersatu dalam cita-cita membangun bangsa.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai keadilan sosial menjadi ruh utama Program MBG.
Pertama, keadilan akses, di mana anak-anak yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memperoleh hak yang sama dengan anak-anak di kota-kota besar.
Kedua, keadilan ekonomi, karena program ini mendorong pemanfaatan bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah.
Ketiga, keadilan antargenerasi, karena investasi terbesar sebuah bangsa adalah pada kualitas manusianya. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik hari ini akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan mandiri pada masa depan.
Sila Pertama dan Keempat Turut Tercermin
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam program ini. Tubuh yang sehat menjadi modal penting bagi manusia untuk menjalankan aktivitas, belajar, bekerja, dan beribadah secara optimal. Sebaliknya, masalah gizi yang buruk berpotensi melahirkan berbagai persoalan kesehatan yang menghambat perkembangan generasi muda.
Sementara itu, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terlihat melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan program. Koperasi, BUMDes, UMKM, petani, nelayan, dan berbagai unsur masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam rantai pelaksanaan MBG. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak program.
MBG dan Semangat Gotong Royong
Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa inti dari Pancasila adalah gotong royong. Semangat itulah yang sesungguhnya hidup dalam Program MBG.
Program ini mempertemukan berbagai elemen bangsa dalam satu tujuan besar: membangun generasi Indonesia yang unggul. Negara hadir melalui kebijakan dan anggaran, petani menyediakan bahan pangan, nelayan menyediakan sumber protein, pelaku UMKM mengolah bahan baku, tenaga dapur menyiapkan makanan, guru mengawasi pelaksanaan, dan orang tua mendukung dari rumah.
Tentu dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala dan kejadian yang tidak diharapkan. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan tujuan besar program ini
Sebab, secara regulasi, petunjuk teknis, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem pengawasan telah disiapkan. Yang perlu diperkuat adalah kualitas pelaksanaan, pengawasan, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat agar program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, di momentum Hari Lahir Pancasila ini, kita perlu menyadari bahwa Pancasila tidak hanya hidup dalam pidato dan dokumen negara.
Pancasila juga hadir di dapur-dapur MBG, dalam piring makanan anak-anak sekolah, dan dalam setiap upaya bersama untuk memastikan tidak ada generasi Indonesia yang tertinggal karena masalah gizi.
Pancasila adalah dasar negara.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bukti nyata bagaimana negara berupaya menjalankan nilai-nilai dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih sejahtera.
dr. Agusnia Hasan Sulur
Ketua APPMBGI Kabupaten Polewali Mandar
