 |
| Dukung Program Kampung Nelayan Merah Putih, DKP Kaji Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Program Panca Daya (foto frd/Hkm) |
KabarDesa CO. ID SULBAR--– Langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir di Sulawesi Barat kembali dimatangkan. Bertempat di Ruang Rapat Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi teknis, pada Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Upaya percepatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah, Junda Maulana, dalam mengimplementasikan PANCA DAYA. Salah satu pilar utamanya adalah "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan", yang menempatkan sektor kelautan sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat pesisir melalui perencanaan yang terukur dan terintegrasi.
Identifikasi Berbasis RZWP3K: Memastikan Kesesuaian Ruang
Rapat yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, bersama Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Apriyadi, ini menitikberatkan pada identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Dasar utama yang digunakan adalah peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Dalam sesi tersebut, Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir memaparkan hasil overlay (tumpang susun) peta calon lokasi dengan peta RZWP3K. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan tidak menabrak zona lindung atau kawasan konservasi. Di sisi lain, Bidang Perikanan Tangkap memberikan masukan teknis operasional terkait aksesibilitas nelayan terhadap jalur pelayaran serta ketersediaan sarana prasarana pendukung di darat.
Mitigasi Konflik dan Potensi Wilayah
Hasil identifikasi sementara menunjukkan optimisme yang besar. Beberapa titik calon lokasi dinilai memiliki potensi yang sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Meski demikian, tim teknis mencatat adanya beberapa area yang memerlukan penyesuaian dan kajian lanjutan, terutama pada titik-titik yang berpotensi memiliki konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lain.
"Melalui pendekatan berbasis data spasial dan regulasi RZWP3K, kita ingin memastikan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan laut secara jangka panjang," ungkap Apriyadi.
Rekomendasi dan Langkah Tindak Lanjut
Untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, rapat koordinasi ini menghasilkan tiga rekomendasi utama yang akan segera dilaksanakan :
1. Verifikasi Lapangan: Melakukan peninjauan langsung pada lokasi-lokasi yang dinilai potensial berdasarkan data peta.
2. Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat komunikasi dengan instansi terkait mengenai perizinan dan integrasi pemanfaatan ruang.
3. Penyempurnaan Dokumen: Memfinalisasi dokumen perencanaan lokasi agar selaras dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku.
Sesaat setelah menerima laporan via Whatsapp, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, memberikan kesan positif dan dukungan penuh atas progres yang dicapai. Ia optimis bahwa kolaborasi antarbidang ini akan melahirkan model perkampungan nelayan yang modern namun tetap religius dan menjaga kearifan lokal.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras tim dalam menyelaraskan aspek teknis dan regulasi ini. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun masa depan ekonomi nelayan kita agar lebih tangguh dan mandiri, sesuai dengan semangat Panca Daya yang kita usung," tutup Safaruddin. (frd/Hkm)
