Notification

×

Iklan

.

Iklan

.

Advetorial

 


LSM Trinusa Dibuat Bingung, Abdul Manaf: Kok Wartawan Bisa Laporan Korupsi Ya?

| Juli 10, 2024 WIB
Ketua DPC LSM Trinusa Kabupaten Pringsewu Abdul Manaf. (Ist).

PRINGSEWU, KABARDESA.CO.ID  - Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM Trinusa) Kabupaten Pringsewu mengaku bingung terheran-heran dengan adanya kegiatan jurnalistik atau wartawan di kabupaten setempat yang berani membuat laporan kepada instansi terkait, seperti inspektorat bahkan hingga aparat penegak hukum menyangkut dugaan korupsi pemerintahan.


Seperti disampaikan Abdul Manaf Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Trinusa Kabupaten Pringsewu, Rabu (10/7/24).


Menurutnya, tugas seorang jurnalis mencari berita, menulisnya, kemudian menyebarkan berita yang dia peroleh ke media publik, bukan untuk melaporkannya. Adapun yang berperan untuk melapor itu ada suatu kelembagaan tersendiri seperti LSM, hingga lembaga bantuan hukum yang berkompetisi berkapasitas untuk menjalankan tugas, terhitung somasi, hingga menjembatani persoalan dimasyarakat ke ranah hukum.


" Setahu saya wartawan sama sekali tidak punya kewenangan untuk melapor untuk yang bukan merugikan diri wartawan itu sendiri, "ujar Abdul Manaf.


Sedangkan, Lanjut Abdul Manaf, dalam Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tenang kode etik jurnalis sudah jelas, yaitu tentang etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, selain itu, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik tersebut, karena, kode etik jurnalistik umumnya digunakan sebagai pedoman operasional profesi.


" Lah kan sudah jelas tertulis, Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kalo melaporkan berarti sudah tidak profesional, tentu terkesan tidak netral atau keberpihakan terlebih lagi mengesampingkan praduga tidak bersalah, ini tentunya sangat miris, "ujar Abdul Manaf.


Secara tegas Abdul Manaf meminta terhadap instansi terkait untuk tidak semudah itu menindaklanjuti suatu laporan. Sebelumnya, akan lebih baik dipertanyaan dulu kapasitas si pelapor itu.


" Payung hukum dari suatu kelembagaan itu mempunyai kapasitas masing-masing. Untuk LBH atau LSM itu berbeda dengan Jurnalis kendati sama-sama sosial kontrol. Jadi bagi terlapor dugaan korupsi bilamana terdapat kesalahan pada pelaporan yang dialamatkan kepadanya itu mutlak bisa melaporkan balik si pelapor, "tegas Abdul Manaf. ( red  )



×
Berita Terbaru Update