Notification

×

Iklan

.

Iklan

.

Advetorial

 


Kontri Pantura Wanti – Wanti, Desa yang Membeli Material Ilegal Bisa Dipidana

| Juli 05, 2024 WIB

 

Gambar ; Ilustrasi


Kabardesa.co.id, SITUBONDO – Proyek pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo Jawa Timur yang bersumber dari DD diduga memanfaatkan material galian C dari tambang Ilegal sangat di sayangkan oleh Perkumpulan Wartawan yang tergabung dalam wadah "Kontri Pantura".


Ketua Perkumpulan "Kontri Pantura" dengan tegas mengatakan, Pada dasarnya penggunaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat  ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terbit setiap tahun.


"Bagi desa yang melaksanakan  pembangunan, wajib memakai material yang berizin. Sementara faktanya banyak Desa di Kabupaten Situbondo masih banyak membeli material baik itu pasir atau batu dari penambangan ilegal untuk pembangunan DD, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.


Disampaikan oleh Hery Sampurno aturan tersebut telah diatur dalam  UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.


“Berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yg menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Kesimpulannya bagi Desa yang membeli (material) dari tambang ilegal itu sama halnya mengambil barang curian atau bisa disebut penadah,’ tegas Hery.


Menyikapi masih banyaknya Desa yang mengunakan material diduga dari tambang Ilegal. Hery Sampurno dengan tegas mengatakan dalam waktu dekat perkumpulan “Kontri Pantura” akan melayangkan surat  pernyataan sikap kepada  Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Situbondo tembusan ESDM Provinsi Jawa Timur, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo, 


“Sebagai Jurnalis (InsanPers) yaitu mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi positif yang mendukung kemajuan masyarakat, kami akan bersurat kepada APDESi Jangan sampai proyek Desa dipasok bahan baku dari tambang ilegal,” tandasnya

×
Berita Terbaru Update