Notification

×

Iklan

.

Iklan

.

Advetorial

 


PJ Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI, Untuk Percepat Penurunan Stunting

| Juni 13, 2023 WIB


  PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD  berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, (foto Farid)


Kabardesa.ID.JAKARTA - PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD  berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06/2023)


PJ Gubernur menyampaikan kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait percepatan penurunan angka Stunting di Sulbar. Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting. 


"Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat," kata Zudan. 


Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.


Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan kedepan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting. 


"Pendampingan catin ini harus terus kita kawal  agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting, ujarnya,"


Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan kami telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting. 


"Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran,"ujarnya.(rls)

×
Berita Terbaru Update