Kantor Pekon Bandung Baru Barat. (Davit/Kabardesa.co.id)
PRINGSEWU/Kabardesa.co.id – Diduga, sejak tahun 2021 hingga sekarang (2022), Pemerintah Pekon Bandung Baru Barat, kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu tidak pernah mendirikan posko Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) sebagai upaya menangani Covid-19.
Pekon tersebut tidak sejalan dengan peraturan pemerintah, yaitu, dengan mengabaikan penerbitan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021, menerbitkan Instruksi Mendagri No 4 tahun 2021, menerbitkan Surat Mendagri No 443/0691/BPD tentang Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19.
Narasumber yang tidak ingin ditulis namanya menjelaskan, dimasing-masing Pekon di kecamatan Adiluwih telah mendirikan posko PPKM. Sedangkan, ditempatnya, yaitu di Pekon Bandung Baru Barat, Posko tersebut tidak pernah ada sejak tahun 2021 hingga kini tahun 2022.
Untuk itu dirinya berharap kepada dinas terkait baik itu inspektorat kabupaten Pringsewu hingga aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, untuk memeriksa anggaran 8 persen dana Desa di Pekon Bandung Baru Barat yang diduga tidak direalisasikan dengan maksimal oleh kepala Pekon setempat.
” Kami minta dinas terkait baik itu inspektorat kabupaten Pringsewu hingga aparat penegak hukum untuk memeriksa Kepala Pekon Bandung Baru Barat terkait 8 persen Dana Desa yang diduga tidak direalisasikan dengan maksimal, “tegas Sumber.
Untuk diketahui, anggaran Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening Pekon Bandung Baru Barat ditahun 2021 yaitu sebesar Rp842,843,000, seperti dilansir dari sumber Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa.
Sementara itu, kepala Pekon Bandung Baru Barat Rohidin ABD saat dikonfirmasi via WhatsApp menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan tersebut dengan maksimal.
"alham dulilah kegianta di pekon kita laksanakan semua tidak ada yang piktip apalagi masalah penangan covid 19 itu prioritas ahamdulilah tempat kita tidak ada yang ter papar, "tulis Rohidin. (Davit)
.JPG)
