 |
| Kantor Pekon Karangsari. (Davit/kabardesa.co.id) |
PRINGSEWU/Kabardesa.co.id - Transparansi publik penggunaan anggaran Dana Desa di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dikeluhkan warga.
Pasalnya, terhitung sejak tahun 2018 hingga di tahun 2021, kepala pekon Karangsari berinisial SO diduga tidak pernah memasang baliho APBDes sebagai tranparansi informasi publik.
Hal itu dijelaskan oleh salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, Kamis (5/5/22).
Menurut dia, tidak pernah dipasang nya baliho APBDes itu berlangsung sejak tahun 2018. Adapun segala kegiatan hingga penggunaan realisasi anggaran Dana Desa kebanyakan dari masyarakat setempat tidak mengetahuinya.
"jangankan seperti kami rakyat biasa, pak RT disini saja tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan yang dibiayai oleh Dana Desa, " sebut sumber.
Dijelaskan juga olehnya, pemerintah pekon setempat tidak pernah mau mendengar usulan masyarakat ketika digelarnya musyawarah Desa. Apa yang menjadi keputusan skala prioritas di pekon Karangsari merupakan gagasan dan hasil inisiatif pemerintah Pekon sendiri, sedangkan sekala prioritas itu seharusnya melalui proses gagasan serta usulan masyarakat baik dari rumusan ingkat RT hingga Dusun yang nantinya dibawa pada musyawarah Desa.
"Pada musyawarah yang dilaksanakan selalu hanya mendengar keputusan yang sudah diatur oleh pemerintah pekon, sehingga kesimpulan yang diputuskan itu terjadi semau mereka, " papar sumber.
Sumber menambahkan, tidak hanya keputusan sekala prioritas yang diatur oleh pemerintah pekon saja ( kocok bekem). Termasuk terjadinya pengalihan kegiatan di Pekon Karangsari tidak pernah dilakukannya musyawarah kembali.
"ini benar-benar mengecewakan ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat tiba-tiba berpindah lokasinya tanpa dilakukan musyawarah, " tandas sumber.
Melansir sumber Jaga(red), ditahun 2021 Pekon Karangsari, kegiatan penyelenggaraan Informasi publik desa, termasuk di dalamnya pembuatan poster baliho informasi LPJ APBDes untuk warga dan lain-lain, dimana didalamnya tertulis poster/Baliho/ lainnya atas ke masyarakat informasi APBDes LPJ dan lainnya, tertera tahap ke 1, ke 2 dan ke 3 tertulis global mencapai ratusan juta rupiah.
Sementara itu kepala Pekon Karangsari berinisial SO belum dapat hubungi dan sedang berusaha untuk dikonfirmasi demi keberimbangan berita ini. (Davit)
.JPG)
