KaderDesa.Co.Id, Banteang - Pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang memakai sistem e-Voting di Kabupaten Bantaeng yang berlangsung 16 Oktober 2019 lalu, menuai dugaan adanya permainan.
Dugaan adanya permainan itu membuat ratusan warga di beberapa desa melakukan aksi unjuk rasa pada 17 Oktober 2019.
Berawal dari terjadinya error saat pelaksanaan Pilkades serentak, Rabu, 16 Oktober 2019 pada Pilkades Desa Bonto Karaeng yang pada akhirnya Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, merekomendasikan untuk membuka kotak audit suara pada Pilkades Desa Bonto Karaeng.
“Rekomendasi itu dikeluarkan, karena di desa tersebut, terjadi sengketa atas hasil perolehan suara, masyarakat menduga adanya indikasi kecurangan,” kata H Sahabuddin.
Indikasi kecurangan Pilkades e-Voting pun terjadi di Desa Biangkeke, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Dinas PMD PP dan PA Kabupaten Bantaeng.
Ratusan massa dari masyarakat Desa Biangkeke berunjuk rasa menuntut agar PMD untuk membuka kotak suara guna perhitungan suara ulang secara manual, aksi pun memanas lantaran pihak PMD tidak menemui para pengunjuk rasa.
Bahkan ratusan pengunjuk rasa yang merupakan warga desa Biangkeke itu pun memporak-porandakan kantor desa Biangkeke dan rumah jabatan Kepala Desa pada 17 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita.
Ratusan massa dari Desa Biangkeke itu juga menuntut agar PMD membuka kotak suara guna perhitungan suara ulang secara manual.
“Sudah ditandatangani berita acara atas nama masyarakat bahwa panitia pilkades membuka kotak suara untuk perhitungan manual. itu yang kami tuntut,” jelas salah seorang warga Desa Biangkeke, Edyatma.
Aksi menolak hasil Pilkades e-Voting itu pun terjadi di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.
Ratusan Warga Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng menutup jalan poros di depan Kantor Desa Baruga, Bantaeng,Kamis 17 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita.
Ratusan massa yang menutup jalan poros Provinsi itu diduga pendukung dari calon kepala desa yang tidak terimah hasil Pilkades e-Voting.
Aksi ratusan warga itu bubar tepat pukul 01.00 Wita, setelah Kepala Biro Operasi (OPS) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Stephen tiba di lokasi dan melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan massa. (*)
.JPG)
